PEKANBARU — Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong pemerintah menjadikan hasil penelitian perguruan tinggi sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Pandangan tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Pekan Riset Internasional di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Menurut laporan Kabarlah tertanggal 1 November 2026, Syahrul menilai dosen, peneliti, dan mahasiswa memiliki pengetahuan yang dapat membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa hasil penelitian tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen atau publikasi tanpa tindak lanjut.
Syahrul mendorong pendekatan penelitian berbasis kebutuhan atau research based on need, yaitu memulai kegiatan riset dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah. Contoh bidang yang disebut meliputi pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan.
Memetakan persoalan sebelum menyusun penelitian
Dalam pandangannya, kampus perlu mengidentifikasi kebutuhan strategis daerah maupun nasional sebelum menentukan arah kajian. Pendekatan tersebut diharapkan mempertemukan kapasitas laboratorium, kepakaran dosen, dan sumber daya riset dengan persoalan pembangunan yang perlu ditangani.
Ia juga menginginkan hubungan yang lebih kuat antara kampus, pemerintah, masyarakat, dan industri. Kerja sama semacam itu dapat mendukung proses penerapan pengetahuan atau inovasi, tetapi perlu disertai mekanisme evaluasi manfaat dan penggunaan hasil penelitian.
Pernyataan Syahrul merupakan seruan seorang legislator di forum akademik, bukan keputusan DPR yang telah mengubah aturan dana penelitian atau mewajibkan seluruh kebijakan baru memakai hasil kajian kampus. Tidak ada ketentuan hukum baru yang diumumkan dalam laporan tersebut.
Pekan Riset Internasional UIN Suska Riau dinilai sebagai kesempatan memperluas komunikasi antarpihak. Penerapan gagasan yang disampaikan masih bergantung pada keputusan penyelenggara, institusi pendidikan tinggi, dan lembaga pemerintah terkait.