Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat, namun sektor ini masih menghadapi tantangan, terutama di tingkat desa. Kurangnya akses terhadap teknologi, permodalan, dan regulasi yang mendukung menjadi kendala utama bagi generasi muda yang ingin berkontribusi dalam industri kreatif.
Sebagai upaya mencari solusi konkret, MPR RI menggelar Diskusi Aktual Kebangsaan bertajuk “Ekonomi Kreatif: Inspirasi Anak Muda Produktif”, yang berlangsung di Ruang Delegasi MPR RI, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dosen Pendidikan Teknik Informatika (PTI) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc. ITE. Turut hadir pula Wakil Ketua MPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono, yang bertugas menyerap aspirasi guna dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Mendorong Kolaborasi untuk Ekonomi Kreatif Berkelanjutan
Hardika menegaskan bahwa diskusi ini menjadi wadah terbuka untuk mendorong inovasi berbasis kolaborasi antar pemangku kepentingan.
“Forum ini diharapkan melahirkan ide-ide segar yang relevan dan dapat diterapkan untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa. Dengan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif, sektor ini bisa lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Hardika, Senin (10/3).
Dalam diskusi tersebut, ia memaparkan lima rekomendasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di desa:
Peningkatan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital
Infrastruktur digital yang memadai menjadi faktor utama agar ekonomi kreatif desa mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Regulasi dan Skema Pendanaan yang Mendukung
Diperlukan kebijakan yang mempermudah akses permodalan dan memberikan insentif bagi usaha kreatif berbasis komunitas.
Beasiswa Pendidikan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Kreatif
Program beasiswa perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri kreatif agar lulusan dapat langsung berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif desa.
Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan
Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan komunitas kreatif harus diperkuat guna menjamin kesinambungan industri ini.
Perluasan Jaringan Pasar dan Proteksi Produk Lokal
Pemerintah perlu mendorong kerja sama dengan diaspora Indonesia untuk memperluas pasar internasional sekaligus melindungi produk lokal dari gempuran barang impor.
Ekonomi Kreatif sebagai Instrumen Diplomasi Budaya
Selain membahas strategi pengembangan, Hardika juga menyoroti potensi ekonomi kreatif sebagai alat diplomasi budaya. Ia mencontohkan kesuksesan Korea Selatan dalam memanfaatkan industri hiburan dan kuliner sebagai bagian dari strategi diplomasi global.
“Indonesia memiliki kekayaan budaya dan produk kreatif yang dapat dijadikan identitas dalam diplomasi internasional. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi daya saing unggulan di pasar global,” ungkapnya.
Diskusi yang berlangsung selama tiga jam pada Selasa (4/3) ini dihadiri oleh 17 perwakilan dari berbagai sub-sektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis desa.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI akan menyampaikan hasil diskusi kepada pemerintah guna memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada pelaku ekonomi kreatif. Dengan sinergi yang kuat antara pemangku kebijakan dan pelaku industri kreatif, sektor ini berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Bismillah, semoga ekonomi kreatif di desa semakin maju dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” pungkas Hardika.
Tinggalkan Balasan