Alumni Kecam Kebijakan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan Terkait Pembatasan PPPK dan PHK Dosen

Kebijakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addari (Syahada) Padangsidimpuan menuai kritik tajam dari para alumni. Langkah rektorat yang memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 40 dosen tetap serta pembatasan pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak adil dan terkesan bermuatan kepentingan pribadi.

Roni Marwan, salah satu alumni, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. “Kami mengecam keras kebijakan yang tidak berpihak kepada dosen tetap. Ketika banyak institusi berusaha melindungi tenaga honorer dan memfasilitasi mereka mengikuti seleksi PPPK, UIN Syahada malah membatasi peluang itu,” ujarnya, Rabu (1/1/2025).

Pembatasan Seleksi PPPK Dikecam
Kampus membatasi usulan PPPK hanya bagi dosen tetap yang berusia di atas 35 tahun dengan alasan peluang bagi mereka yang lebih muda masih terbuka untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, alumni menilai kebijakan ini tidak memiliki dasar yang jelas.

“Tidak ada jaminan seseorang akan lulus seleksi PNS. Jika peluang PPPK ada, seharusnya itu diperjuangkan. Kebijakan seperti ini mencerminkan kurangnya empati terhadap dosen yang sudah banyak berkontribusi bagi kampus,” tambah Roni.

PHK Dosen Tetap Dinilai Diskriminatif
Kritik semakin memuncak ketika dosen yang tidak masuk kuota PPPK justru menjadi sasaran PHK. Langkah ini dinilai diskriminatif dan mencoreng nama baik institusi.

“Kebijakan ini bukan hanya merugikan dosen, tetapi juga menodai reputasi kampus. Kami mendesak pihak rektorat untuk mengevaluasi kebijakan ini dengan mengutamakan keadilan dan transparansi,” tegas Roni.

Respons Pihak Rektorat
Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, melalui Kabag Umum dan Kemahasiswaan H. Ratonggi Hasibuan, menyampaikan bahwa masalah ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Agama.

“Kami telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Agama. Insya Allah akan ada keputusan yang memastikan para dosen tetap tidak di-PHK. Kebijakan terkait PPPK juga sedang dipertimbangkan dengan matang,” ungkap Ratonggi.

Polemik ini menjadi sorotan penting bagi UIN Syahada untuk mengelola sumber daya manusia secara transparan dan adil, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tersebut.