Tukin Dosen Tak Kunjung Cair, ADAKSI Soroti Sistem Neoliberal dalam Pendidikan Tinggi

Jakarta, Maret 2025 – Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Seluruh Indonesia (ADAKSI) menyoroti keterlambatan pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen, yang hingga kini belum terealisasi. Wakil Ketua ADAKSI, Anggun Gunawan, menilai bahwa akar permasalahan ini terletak pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang masih menganut neoliberalisme.

Menurut Anggun, sistem tersebut menyebabkan pengurangan anggaran negara untuk pendidikan tinggi, sehingga muncul klasterisasi perguruan tinggi yang terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

“Pemerintah mendorong PTN-BLU dan PTN-BH untuk memberikan remunerasi atau tunjangan berdasarkan pendapatan kampus masing-masing,” jelas Anggun dalam wawancara dengan Metro TV, Jumat (7/3/2025).

Dosen Dibuat Sibuk agar Tidak Kritis?

Anggun juga mengungkapkan adanya intelektual kontrol teori, di mana dosen sengaja diberikan gaji rendah agar mereka sibuk mencari penghasilan tambahan. Hal ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk mengurangi sikap kritis dosen terhadap kebijakan pemerintah.

“Saya melihat ada pola sistemik di mana dosen tidak diberikan tunjangan kinerja agar mereka tidak terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.

ADAKSI Audiensi dengan DPR Bahas Tukin Dosen

Dalam upaya mencari solusi, ADAKSI melakukan audiensi dengan Fraksi Partai NasDem DPR dan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, guna membahas permasalahan tukin dosen ASN yang tak kunjung dibayarkan.

ADAKSI mengungkapkan bahwa dosen ASN di perguruan tinggi negeri tidak memiliki hak atas tukin, berbeda dengan kementerian dan lembaga lain yang mendapatkan tunjangan tersebut. Mereka berharap ada perubahan kebijakan agar hak tunjangan kinerja bagi dosen dapat diberikan secara adil.Dengan kondisi ini, para akademisi berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia serta memastikan hak-hak dosen ASN dapat terpenuhi.