BATAM — Akademisi Universitas Internasional Batam (UIB) dan Mariano Marcos State University, Filipina, menerbitkan kajian komparatif mengenai kerangka penyelesaian sengketa transaksi digital. Penelitian tersebut membandingkan peraturan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Artikel berjudul Reassessing Online Dispute Resolution Frameworks in Indonesia, Malaysia, and the Philippines terbit dalam Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan volume 10 nomor 1 tahun 2026 halaman 151–180. Penulisnya Tantimin, Michael T. Sacramed, Febri Jaya, David Tan, dan Ninne Zahara Silviani.
Tiga negara dengan persoalan pengaturan berbeda
Tim menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal dan perbandingan peraturan tiga negara. Objek kajian meliputi penyelesaian sengketa transaksi yang melibatkan marketplace, penyedia pembayaran, serta layanan logistik yang saling terhubung namun diatur oleh kebijakan masing-masing.
Peneliti menyoroti bahwa konsumen dapat menghadapi kesulitan ketika pengaduan atas satu transaksi perlu ditangani oleh beberapa platform sekaligus. Kerangka online dispute resolution atau ODR belum selalu menetapkan secara jelas pembagian tanggung jawab antarpelaku layanan.
Di Indonesia, ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik telah mengakui penyelesaian sengketa daring, namun kajian menilai sengketa lintas platform belum diatur secara menyeluruh. Malaysia dan Filipina mempunyai pendekatan tersendiri dengan celah tanggung jawab dan mekanisme koordinasi.
Penelitian merekomendasikan penguatan prosedur, pertukaran data, dan kejelasan tanggung jawab platform. Temuan ini merupakan hasil analisis hukum yang telah dipublikasikan, bukan penerapan sistem penyelesaian sengketa bersama yang sudah berlaku mengikat di ketiga negara.