SURAKARTA — Tim Program Kreativitas Mahasiswa Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) Blackout dari Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-39. Tim mengangkat gagasan kesiapsiagaan kota untuk menghadapi pemadaman energi dalam jangka panjang.
Konsep yang dirumuskan berjudul Blackout Protocol: Model Kontingensi Kota di Ambang Chaos Akibat Dampak Global Shutdown Energi di Indonesia. Ketua tim Reyhana Elsa Ramadhani dan empat anggota dari Ilmu Komunikasi serta Teknik Informatika menggabungkan kemampuan komunikasi publik dan pengembangan gagasan sistemik.
Dosen pembimbing tim, Siti Azizah Susilawati dari FKIP UMS, mendampingi proses penyusunan gagasan. Anggota tim lain ialah Muthia Azizah, Ardianto Wahyu Saputra, Fais Bayu Saputra, dan Afkar Fakhru Ryanto. Karya mereka disajikan melalui pendekatan video gagasan konstruktif.
Konsep protokol, belum diterapkan sebagai sistem kota
Protokol tersebut berfokus pada empat kelompok layanan yang dinilai vital bagi penduduk kota, yaitu kesehatan, perbankan, lalu lintas, dan air bersih. Dalam rancangan, fasilitas penting dapat dilengkapi energi alternatif dan prosedur koordinasi antarlembaga ketika pemadaman berlangsung lama.
Salah satu skenario menggambarkan aktivasi prosedur apabila pemadaman listrik melebihi 72 jam. Tim juga memvisualisasikan pilihan penyediaan air melalui reservoir dan titik distribusi di tingkat kelurahan. Angka dan skenario ini merupakan bagian dari rancangan yang masih memerlukan penilaian teknis.
Reyhana mengakui bahwa pengembangan lebih lanjut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan lembaga terkait. Pada saat dilaporkan, Blackout Protocol belum diimplementasikan sebagai kebijakan kota, belum menjalani uji lapangan menyeluruh, dan belum tersedia sebagai infrastruktur publik.
Keberhasilan masuk PIMNAS ke-39 menjadi prestasi tim mahasiswa dan dosen pendamping dalam mengembangkan gagasan lintas disiplin. Hasil kompetisi selanjutnya serta kemungkinan implementasi oleh pemerintah daerah masih merupakan perkembangan yang perlu diverifikasi kemudian.