Guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Syaiful Ali membahas penggunaan kecerdasan buatan sebagai salah satu alat pendukung transformasi digital pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya data yang bermutu dalam proses perbaikan pelayanan publik.
Syaiful terlibat dalam kegiatan kajian Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index atau GM-DTGI, yang menyoroti tata kelola dan kesiapan institusi menghadapi layanan berbasis teknologi. Transformasi dinilai tidak cukup melalui pengadaan aplikasi tanpa pengelolaan proses kerja.
Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu analisis dan pengenalan pola dalam data administratif. Namun keluaran sistem tidak selalu benar, sehingga pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat tetap membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban manusia.
Pemanfaatan model komputasi dalam pelayanan juga perlu memperhatikan keterwakilan data dan keadilan. Jika data tidak mencakup kondisi masyarakat yang beragam, rekomendasi otomatis dapat mengabaikan kelompok tertentu atau menghasilkan keputusan yang tidak tepat.
Selain pengadaan teknologi, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan aparatur dan menyediakan kebijakan keamanan informasi. Pengumpulan serta penggunaan data harus dilakukan secara terkendali agar layanan yang lebih cepat tidak menimbulkan risiko privasi baru.
Paparan FEB UGM menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sebaiknya dinilai dari mutu layanan dan manfaat yang dapat diukur. AI merupakan sarana pendukung analisis, bukan pengganti perumusan kebijakan maupun mekanisme pengawasan publik.